SUARA POST, SURABAYA – Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur (HMI Jatim) meminta presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi atas kinerja Kementrian Keuangan (Kemenkeu).
Evaluasi itu dilakukan untuk membersihkan dan mencari jalan keluar atas banyak persolan yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan RI.
Muhlas Bendahara Umum Badko HMI Jatim menilai bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang tidak baik-baik saja dan perlu ada evaluasi dan audit kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
“Kementerian Keuangan sedang tidak baik-baik saja. Padahal selama ini saya menganggap Kementrian Keuangan adalah institusi yang paling bersih apa lagi selama hampir dua priode dipimpin oleh Sri Mulyani,” kata menyikapi persoalan di Kemenkeu. Kamis (09/03/2023).
Pemuda asal Madura itu menyampaikan beberapa peristiwa yang terjadi mulai dari anak dari pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo Yaitu Mario Dandy Satrio yang melakukan penganiayaan dan kehidupan glamor yang ditunjukkan ke publik terlalu berlebihan dan ada dugaan tidak taat bayar pajak.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap juga bahwa mutasi rekening pejabat Direktorat Jendral Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo tembus 500 miliar selama priode 2019 s/d 2023 baik mutasi milik pribadi dan keluarganya.
“Kemudian dari masalah tersebut banyak informasi yang dipublikasikan di media bahwa di Kemenkeu ada 69 pejabat tinggi berharta tidak wajar dengan kekayaan ratusan miliar,” lanjutnya.
Namun yang semakin menjadi sorotan sekarang ketika Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 Triliun dilingkungan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan beredar di lingkugan Direktorat Jendral Pajak dan Bea Cukai.
Ia mengungkapkan, seharusnya Kementerian Keuangan memberikan contoh yang baik, memperlihatkan integritasnya ke publik, mengingat Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang diberikan kepada pegawai Direktorat Jendral Pajak sampai diangka 117 Juta jika target tercapai.
“Saya sebagai Mahasiswa harus menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Keungan Sri Mulyani dan seluruh pejabat lain didalamnya baik dari pusat sampai daerah, terutama 69 orang yang punya harta tidak wajar, mereka enak sekali menerima tunjangan kinerja yang sangat tinggi tetapi tidak ada tolak ukur yang jelas dalam penerimaan TUKIN yang besar” Tandasnya.
Tidak hanya itu, Muhlas juga meminta Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan segera memperjelas alur transaksi yang mencurigakan sebesar 300 T dilingkungan Kementerian Keuangan. Jika tidak, diminta mundur dari jabatannya karena dinilai telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden.
“KPK RI segera berantas pejabat yang melakukan korupsi dilingkungan Kementerian Keuangan terutama di Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Bea Cukai,” tegasnya.
Terakhir, Mantan Presiden BEM Universitas Madura tersebut menyampaikan akan melakukan kajian-kajian strategis serta akan mengajak seluruh HMI Cabang se Jawa Timur untuk turut serta melakukan kajian terhadap beberapa persoalan yang terjadi di Kemenkeu. Bahkan jika kondisi terus darurat akan mengajak seluruh Kader HMI se Jawa Timur untuk mengambil sikap Aksi Demonstrasi.
“Saya secara pribadi akan mengajak HMI Cabang se Jatim untuk terlibat aktif melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap hal yang terjadi di Kemenkeu hari ini, kalau perlu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia perjuangan kami akan dikemas dengan Aksi Demonstrasi” tandasnya.
